Jaksa AS sedang menyelidiki Tether, Departemen Keuangan AS mempertimbangkan sanksi potensial: WSJ

Penyelidik AS sedang menyelidiki Tether, perusahaan di balik stablecoin terbesar di dunia, atas kemungkinan pelanggaran aturan anti pencucian uang dan pelanggaran sanksi, menurut laporan dari The Wall Street Journal.

Penyelidikan tersebut meneliti apakah kripto tersebut digunakan oleh pihak ketiga untuk aktivitas ilegal seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan peretasan, lapor WSJ pada hari Jumat, mengutip orang-orang yang akrab dengan masalah ini.

Kantor jaksa AS di Manhattan menangani penyelidikan kriminal, sementara Departemen Keuangan telah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Tether karena penggunaan stablecoin oleh orang dan kelompok yang dikenai sanksi AS, termasuk kelompok teroris Hamas dan pelaku jahat di Rusia. Jika Departemen Keuangan memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap Tether, itu akan terutama melarang orang Amerika untuk berbisnis dengan Tether, kata WSJ.

Departemen Keuangan, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, dan Tether tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Block.

CEO Tether Paolo Ardoino menanggapi laporan WSJ di X.

"Seperti yang kami katakan kepada WSJ, tidak ada indikasi bahwa Tether sedang diselidiki. WSJ hanya mengulang-ulang berita lama," kata Ardoino. "Selesai."

Tether telah menghadapi pengawasan selama bertahun-tahun atas stablecoin-nya, yang dipatok ke dolar AS. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mengatakan Tether membuat "pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dan penghilangan fakta material" terkait dengan stablecoin tersebut. Regulator mengatakan Tether secara salah mengklaim bahwa stablecoin sepenuhnya didukung oleh dolar AS.

Anggota parlemen AS juga telah mengawasi Tether dan meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki perusahaan tersebut atas kemungkinan keterlibatannya dalam keuangan ilegal. Tether mengatakan sedang bekerja dengan penegak hukum global untuk mencegah aktivitas ilegal.